Laporkan Pungli, Guru ASN Muda di Pangandaran Mengundurkan Diri Usai Diintimidasi

- Penulis

Jumat, 12 Mei 2023 - 07:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Guru muda bernama Husein memilih mengundurkan diri karena mendapatkan intimidasi usai melaporkan kasus pungli di Pangandaran. (Foto: Instagram/Ridwankamil)

Guru muda bernama Husein memilih mengundurkan diri karena mendapatkan intimidasi usai melaporkan kasus pungli di Pangandaran. (Foto: Instagram/Ridwankamil)

Rariamedia.com – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan guru muda di Pangandaran bernama Husein Ali Rafsanjani (27) akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri usai mendapatkan intimidasi.

Intimidasi itu ia dapatkan setelah melaporkan adanya praktik pungutan liar berupa keharusan untuk membayar biaya transportasi sejumlah Rp270.000 dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar) pada bulan Oktober 2021 di Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Baca Juga :  Depok Dinobatkan sebagai Kota Paling Intoleran, Wali Kota Sebut Riset Tak Sesuai dengan Kenyataan

Tak sampai di situ saja, Husein mengaku diminta kembali melakukan pembayaran sebesar Rp310.000 tanpa tujuan yang jelas saat Latsar berlangsung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berkaitan dengan hal tersebut, Husein merasa sangat keberatan dengan pungutan liar yang harus dibayarkan. Terlebih lagi, ia mengaku gajinya masih belum cair karena dirapel selama tiga bulan.

Alhasil, ia pun melaporkan dugaan tindakan pungutan liar ini melalui situs resmi lapor.go.id yang akhirnya ditindaklanjuti dengan diadakannya sidang pada November 2021.

Bukannya mendapat titik terang, Husein mengaku mendapatkan intimidasi dari sejumlah orang dalam sidang tersebut.

Akhirnya, pada Maret 2022 ia secara yakin memutuskan untuk mengundurkan diri dari ASN dengan mengirimkan surat. Sayangnya, surat pengunduran diri tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut hingga berita ini viral.

Kasus guru muda ini akhirnya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, salah satunya Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus tokoh publik asal Pangandaran, Susi Pudjiastuti.

Berita Terkait

PDIP Soal Revisi UU Kementerian: Jangan untuk Bagi-bagi Kursi!
Ramai UKT Mahal, Kemendikbud : Pendidikan Tinggi Bukan Kewajiban
Demi 40 Menteri di Kabinet Prabowo, DPR Bakal Revisi UU?
BPS: 7,2 Juta Orang di Indonesia Pengangguran, Mayoritas Lulusan SMK dan SMA
SYL Pakai Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan
Konser NCT di GBK Mepet Jadwal Timnas, Siapa yang Ngalah?
Tanggapan Ketua BEM UI setelah Ditantang ke Papua karena Kritik Pelanggaran HAM
Dari Anak, Menantu, hingga Sespri Jokowi Dikabarkan Maju di Pilkada 2024

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 16:33 WIB

PDIP Soal Revisi UU Kementerian: Jangan untuk Bagi-bagi Kursi!

Kamis, 16 Mei 2024 - 17:21 WIB

Ramai UKT Mahal, Kemendikbud : Pendidikan Tinggi Bukan Kewajiban

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:47 WIB

Demi 40 Menteri di Kabinet Prabowo, DPR Bakal Revisi UU?

Senin, 13 Mei 2024 - 15:41 WIB

BPS: 7,2 Juta Orang di Indonesia Pengangguran, Mayoritas Lulusan SMK dan SMA

Sabtu, 20 April 2024 - 09:08 WIB

SYL Pakai Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan

Senin, 15 April 2024 - 19:07 WIB

Konser NCT di GBK Mepet Jadwal Timnas, Siapa yang Ngalah?

Sabtu, 6 April 2024 - 10:48 WIB

Tanggapan Ketua BEM UI setelah Ditantang ke Papua karena Kritik Pelanggaran HAM

Senin, 1 April 2024 - 09:48 WIB

Dari Anak, Menantu, hingga Sespri Jokowi Dikabarkan Maju di Pilkada 2024

Berita Terbaru

PDIP memberikan peringatan untuk tidak memanfaatkan revisi UU Kementerian sebagai sarana bagi-bagi kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

National News

PDIP Soal Revisi UU Kementerian: Jangan untuk Bagi-bagi Kursi!

Minggu, 19 Mei 2024 - 16:33 WIB

Seorang pejabat Kemendikbud justru menegaskan pendidikan tinggi bukan hal yang wajib di tengah ramainya kabar kenaikan UKT di berbagai PTN. (Foto: Humas Diktiristek)

National News

Ramai UKT Mahal, Kemendikbud : Pendidikan Tinggi Bukan Kewajiban

Kamis, 16 Mei 2024 - 17:21 WIB

DPR diduga ingin membantu Prabowo - Gibran untuk menambah jumlah menteri di kabinet pemerintahan mendatang lewat revisi UU. (Foto: DPR RI)

National News

Demi 40 Menteri di Kabinet Prabowo, DPR Bakal Revisi UU?

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:47 WIB

X