PDIP Soal Revisi UU Kementerian: Jangan untuk Bagi-bagi Kursi!

- Penulis

Minggu, 19 Mei 2024 - 16:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PDIP memberikan peringatan untuk tidak memanfaatkan revisi UU Kementerian sebagai sarana bagi-bagi kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

PDIP memberikan peringatan untuk tidak memanfaatkan revisi UU Kementerian sebagai sarana bagi-bagi kursi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

RariaMedia.com – Revisi UU Kementerian yang tengah dibahas lebih lanjut di DPR mengundang banyak kritik, salah satunya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meminta agar hal ini tidak dijadikan sarana bagi-bagi kursi.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, dalam konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional ke-5 DPP PDIP pada Kamis (16/5/2024).

Baca Juga :  Tiara Andini Hadirkan Nuansa Baru di Single Kupu-Kupu

Ia meminta DPR dan pemerintah tidak memanfaatkan revisi UU Kementerian Negara untuk bagi-bagi kekuasaan di pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“PDIP memberikan warning dan masukan. Janganlah terjadi misalnya, apa RUU (Rancangan Undang-Undang) Kementerian Negara terkesan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, (atau) bagi-bagi kue untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Djarot juga menyinggung soal suatu penyakit birokrasi yang dapat berdampak negatif.

“Ada suatu penyakit birokrasi yang disebut empire building syndrome, (yaitu) sindrom untuk membangun kerajaan, sindrom banyak departemen. Ini dikhawatirkan makin tumbuh subur nepotisme, korupsi, dan kolusi,” sambungnya.

Penulis : Nisrina Salsabila

Editor : Rafi Muflih Rabbani

Berita Terkait

Laporkan Kasus Pemerkosaan, Anak Panti Asuhan Ini Malah Dicabuli Polisi
Miris! Eks Caleg Gagal di Sumbar Perkosa Anak Kandung Sendiri sampai Hamil
Dianggap Kelebihan Bayar Gaji, Pensiunan Guru TK di Jambi Ditagih Rp75 Juta
Ayah Laporkan Pungli, Siswi SMA Ini Diduga Sengaja Dibikin Tak Naik Kelas
Diminta Lepas Alat Bantu Dengar, Penyandang Tuli Ini Gagal Lolos SNBT
Dana Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail, Kepala Bappenas: Kami Nggak Punya Kuasa
Sudah Punya Rumah Tetap Ikut Tapera, Pemerintah: Kita Gotong Royong
MA Ubah Syarat Usia Kepala Daerah, Muluskan Jalan Kaesang di Pilkada Jakarta?

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 18:01 WIB

Laporkan Kasus Pemerkosaan, Anak Panti Asuhan Ini Malah Dicabuli Polisi

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:58 WIB

Miris! Eks Caleg Gagal di Sumbar Perkosa Anak Kandung Sendiri sampai Hamil

Selasa, 2 Juli 2024 - 23:58 WIB

Dianggap Kelebihan Bayar Gaji, Pensiunan Guru TK di Jambi Ditagih Rp75 Juta

Kamis, 20 Juni 2024 - 16:10 WIB

Diminta Lepas Alat Bantu Dengar, Penyandang Tuli Ini Gagal Lolos SNBT

Jumat, 14 Juni 2024 - 14:55 WIB

Dana Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail, Kepala Bappenas: Kami Nggak Punya Kuasa

Berita Terbaru