Techno & Science

Kamis, 12 Desember 2019 - 05:12 WIB

7 bulan yang lalu

logo

UN Dihapus Jadi Salah Satu Program Merdeka Belajar Ala Nadiem Makarim

RariaMedia.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan menerapkan empat inisiatif “Merdeka Belajar”. Program tersebut di antaranya terkait kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) hingga pelonggaran sistem jalur zonasi sekolah.

“Ada empat inisiatif Merdeka Belajar yang akan kita laksanakan, empat jenis kebijakan perubahan yang sangat penting,” kata Nadiem di Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Baca juga:  Tahun Ini, Aplikasi Grab Akan Dilengkapi Layanan Hooq

Ini adalah perubahan besar yang dijalankan Nadiem. Dia sadar, perubahan ini bakal menemui tantangan namun harus tetap dijalankan.

“Ini adalah ronde pertama merdeka belajar. Tidak ada perubahan yang nyaman-nyaman saja, semua perubahan itu pasti ada tantangannya,” ujarnya.

Berikut adalah empat program “Merdeka Belajar” yang digulirkan Nadiem:

 

1. USBN Diganti

Hingga saat ini, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menentukan kelulusan siswa sekolah. Nantinya, Nadiem akan mengganti USBN itu dan membebaskan tiap-tiap sekolah untuk membuat ujiannya sendiri secara otonom. Namun ini belum bersifat wajib bagi sekolah.

“Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik, yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita. Bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja,” jelas Nadiem.

Anggaran yang selama ini digunakan untuk penyelenggaraan USBN nantinya akan dialihkan untuk peningkatan kualitas guru.

 

2. Penghapusan UN

Ujian Nasional (UN) akan dihapus mulai tahun 2021 nanti dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum serta Survei Karakter. Pelaksanaan ujian pengganti UN akan digelar di tengah jenjang, bukan di ujung jenjang seperti UN saat ini.

Alasannya, pertama, ujian di tengah jenjang memungkinkan pihak pendidik punya waktu untuk memperbaiki kualitas siswa sebelum lulus dalam suatu jenjang, baik itu lulus SD, lulus SMP, atau lulus SMA. Perbaikan berdasarkan hasil asesmen dan survei tak akan bisa dilakukan bila hasilnya baru diketahui di akhir jenjang pendidikan.

Baca juga:  Sah! UN 2020 Resmi Ditiadakan Akibat Virus Corona

Hasil tersebut akan menunjukkan kepada guru-guru, siswa mana saja yang membutuhkan bantuan ekstra supaya kualitasnya bisa sesuai target. Alasan kedua, asesmen di tengah jenjang diterapkan agar tak ada lagi ujian akhir yang bisa membuat stres para siswa dan orang tua.

Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan dilakukan dengan bantuan organisasi dalam negeri dan luar negeri, termasuk Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Bank Dunia (World Bank).

 

3. Dokumen Rencana Pembelajaran Cukup Satu Halaman

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat 11 komponen meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi dasar, hingga alokasi waktu. Tentu dokumen ini biasanya akan tebal. Setiap guru wajib menyusun RPP tersebut secara lengkap. Kini, Nadiem menyederhanakan RPP ini.

“Kita akan mengubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana, cukup satu halaman saja untuk RPP,” kata Nadiem.

Nadiem berpendapat, esensi pembelajaran yang terkandung dalam RPP lebih penting ketimbang dokumen RPP itu sendiri. Dengan penyederhanaan penyusunan RPP, dia berharap beban guru berkurang.

 

4. Perubahan Sistem Zonasi

Nadiem akan mengubah sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Nantinya, kuota penerimaan siswa berprestasi akan menjadi dua kali lipat ketimbang kuota sebelumnya, dari yang tadinya 15% menjadi 30%.

Persentase kuota untuk siswa dalam zona sekolah diturunkan dari yang tadinya 80% menjadi 50%. Nadiem beranggapan tak semua daerah sudah mampu menerapkan sistem zonasi secara kaku. Selain itu, siswa berprestasi juga perlu untuk diakomodasi supaya bisa bersekolah di tempat favorit.

Baca juga:  Mendikbud Nadiem Makarim Pastikan UN 2020 Tetap Dilaksanakan

“Zonasi masih bisa mengakomodir anak-anak berprestasi. Kita memberi langkah pertama kemerdekaan belajar di Indonesia,” ujar Nadiem.

Sehingga, kuota sistem zonasi sekolah ala Nadiem Makarim adalah 50% untuk jalur zonasi, 30% untuk jalur prestasi, 15% untuk jalur afirmasi, 5% untuk jalur perpindahan domisili orang tua.

Artikel ini telah dibaca 907 kali

Baca Lainnya
X